Darurat Militer Ukraina dan Rusia Membuka Isyarat Perang Terbuka [News]

Keputusan Ukraina mempublikasikan darurat militer setelah Rusia menahan tiga kapal angkatan laut Ukraina, menjadi sorotan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Kremlin juga mengatakan apa yang dilakukan pemerintah Ukraina "adalah tindakan provokatif".

Darurat militer juga memungkinkan Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, untuk menegerahkan semua sumber dayanya untuk menghadapi ancaman dari negara lain, termasuk menerapkan wajib militer dan mengerahkan tentara cadangan. Meski demikian, ketegangan ini tidak akan mengarah ke peperangan terbuka dalam waktu yang dekat, kata Duta Besar Indonesia untuk Ukraina, Yuddy Chrisnandi, saat dimintai komentar tentang ketegangan terbaru antara Ukraina-Rusia.

"Saya pribadi tidak melihat (konflik Ukraina-Rusia) ini akan mengarah kepada ancaman perang terbuka dalam waktu dekat," kata Yuddy kepada BBC News Indonesia, hari Selasa (27/11).

Ia menjelaskan pengutamaan kerja sama, pendekatan diplomatis, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia memperkecil perang terbuka antarnegara. Situasi di ibu kota Kiev dan Ukraina, sendiri secara umum, kata Dubes Yuddy, masih terlihat normal.

"Sekalipun ada ketegangan, aktivitas di Kiev berjalan normal. Tadi malam saya berjalan-jalan di beberapa pusat keramaian disana dan berbicara dengan anggota masyarakat, mereka tidak menampakkan kekhawatiran atau kegelisahan," kata Yuddy.

Media di negara ini, kata Yuddy, memang menunjukkan semangat nasionalisme dan patriotisme yang amat tinggi.

"Hampir semua media mengecam tindakan Rusia. Namun ini semua belum sampai megganggu kelancaran kehidupan sehari-hari di Ukraina. Keadaan darurat tidak diterapkan di seluruh wilayah dan hanya di kawasan-kawasan yang berbatasan dengan Rusia," katanya.

Yuddy menjelaskan langkah antisipatif berupa penerapan darurat militer sebenarnya hal yang lumrah dalam konteks strategi militer, yang akan ditempuh semua negara jika menghadapi potensi konflik terbuka. Darurat militer mulai berlaku Rabu (28/11) untuk 30 hari ke depan dan diterapkan di kawasan-kawasan perbatasan yang mungkin akan menjadi sasaran serangan Rusia.

"Dari sisi potensi kemampuan strategis, sekiranya terjadi konflik, Ukraina memerlukan mobilisasi umum yang lebih besar," kata Yuddy.

"Jumlah penduduk Ukraina tidak sebesar jumlah penduduk Rusia, personel militer Ukraina juga tidak sebesar Rusia, sehingga diperlukan persiapan untuk menghadapi kemungkinan paling buruk," jelas Yuddy.

Salah satu konsekuensi pemberlakukan darurat militer adalah negara, dalam hal ini presiden sebagai panglima tertinggi, diberi kewenangan untuk melakukan mobilisasi umum.

"Presiden bisa meminta rakyat Ukraina ikut wajib militer bagi yang berusia di atas 17 atau 18 tahun, ia bisa meminta mantan peserta wajib militer untuk menjadi tentara cadangan, dan meminta aset masyarakat guna dipakai untuk mempertahankan negara," kata Yuddy yang pernah menjadi anggota Komisi I DPR ini.

Dalam kondisi darurat militer, kata Yuddy, presiden sebagai panglima militer tertinggi memang harus diberi kewenangan secara konstitusional apabila diperlukan menggunakan seluruh potensi yang dimiliki negara untuk menghadapi ancaman dari negara lain.

"Termasuk potensi yang dimiliki masyarakat secara perorangan, bukan hanya peralatan-peralatan milik pemerintah saja," katanya.

"Tidak hanya tentara yang dikirim ke garis depan, masyarakat biasa juga bisa dimobilisasi, tapi belum tentu kewenangan ini akan diguankan," tegas Yuddy.

Ketegangan terbaru antara Ukraina dan Rusia dipicu oleh penahanan tiga kapal angkatan laut Ukraina beserta 23 awak kapalnya di Laut Azov pada hari Minggu (25/11).

Rusia mengeluarkan tembakan ketika tiga kapal Ukraina ini berada di lepas pantai Krimea, kawasan yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014. Beberapa pelaut Ukraina terluka dan pemerintah di Kiev mengatakan "Rusia telah melakukan agresi".

Moskow mengatakan bahwa kapal-kapal angkatan laut Ukriana "memasuki wilayah perairan Rusia".

Sejumlah negara Barat mengecam tindakan Rusia dan presiden Ukraina memperingatkan ancaman invasi darat oleh Rusia sebagai "hal yag sangat serius".

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, mengatakan penahanan kapal-kapal Ukraina adalah merupaka "eskalasi berbahaya dan merupakan pelanggaran hukum internasional". Presiden Rusia, Vladimir Putin, saat menerima telepon dari Kanselir Jerman, Angela Merkel, mengatakan dirinya sangat khawatir dengan langkah Ukraina menerapkan darurat militer.

Menurut Putin, Ukraina "secara sengaja mengabaikan peraturan untuk menjaga perdamaian di jalur-jalur pelayaranya yang ada di dalam wilayah Rusia".

Ini untuk pertama kalinya Ukraina dan Rusia terlibat konflik terbuka dalam beberapa tahun, meski "relawan Rusia" dan pemberontak dukung Rusia telah mengangkat senjata di wilayah Ukraina timur sejak tahun 2014.

Sumber Refrensi : BBC News